Pentagon Restui Pembentukan Tim Gugus Tugas Penanganan Kasus UFO

KabarUFO, Jakarta - Pihak Pentagon (Department Of Defense) restui pembentukan tim gugus tugas khusus penanganan kasus UFO. Seperti apa?

Dilansir dari situs resmi Pentagon, pada tanggal 4 Agustus 2020, David L. Norquist dari Deputy Secretary of Defense, telah menyetujui pembentukan dari tim gugus tugas khusus Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF).

Tim gugus tugas khusus kasus UFO ini nantinya berada di bawah wewenang Office of Naval Intelligence (Kantor Intelijen Angkatan Laut AS).

Pihak Department of Defense mendirikan UAPTF untuk meningkatkan pemahaman dan asal-muasal UFO / UAP. Misi dari UAPTF adalah untuk mendeteksi, menganalisa, serta mengkategorisasikan UFO-UFO yang berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

"Keamanan para personil dan operasi-operasi kami sangat diutamakan. Department of Defense dan departemen-departmen militer menanggapi serius kasus-kasus infiltrasi dari objek terbang tak dikenal, dan memeriksa tiap laporan dari kasus-kasus tersebut," tulis pihak Pentagon di keterangan resminya.

Sebelumnya pada 17 Juni 2020, dokumen milik United States Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) yang berjudul Intelligence Authorization Act for FY 2021, memang menyebut adanya tim gugus tugas khusus dari Office of Naval Intelligence (Kantor Intelijen Angkatan Laut AS) untuk kasus UFO.

Lalu sebelum ada UAPTF, pada tahun 2007-2012 pihak Pentagon juga pernah memiliki tim gugus tugas khusus penanganan kasus UFO yang bernama Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), namun sudah dibubarkan.

Baca keterangan resmi pihak Pentagon tentang peresmian tim gugus tugas UAPTF melalui tautan berikut.

Mantan Jaksa Federal Tuntut Pemerintah AS Terkait Kasus UFO

KabarUFO, Washington - Seorang mantan Jaksa Federal menuntut pemerintah Amerika Serikat terkait kasus-kasus UFO. Seperti apa?

Dilansir dari Spreaker, pada 22 Juli 2019, Larry Klayman, mantan Jaksa Federal, pendiri Judicial Watch, menjabat Chairman serta General Counsel di Freedom Watch, resmi mengumumkan tuntutan hukum terhadap pemerintah AS terkait kasus-kasus UFO.

Tujuan dari tuntutan hukum tersebut adalah agar bisa mendapatkan catatan-catatan upaya penuntupan kasus-kasus UFO oleh pihak pemerintah AS.

Patut dicatat kalau Freedom Watch dipaksa untuk menuntut pemerintah AS, sebagaimana pihak Defense Intelligence Agency dan Department of Defense (DoD) hanya diam saja selama delapan tahun, setelah diminta oleh publik, via Freedom of Information Act (FOIA), untuk mengungkap ke publik kasus-kasus UFO.

Pada Mei 2019 kemarin pihak Pentagon (Department of Defense) telah resmi mengakui UFO itu ada, namun mereka telat delapan tahun untuk mengungkap hal tersebut dari waktu kali pertama permintaan Freedom of Information Act diisi.

"Sungguh sangat biadap pemerintah kami terus menyangkal informasi penting yang dunia sudah ketahui itu benar; eksistensi UFO di planet kita," ujar Larry Klayman, terkait tuntutan tersebut.

Pada 22 Desember 2011, pihak Penggugat mengirimkan permintaan FOIA ke DoD untuk mencari jawaban terkait kunjungan ekstraterrestrial, UFO, Area 51, insiden Roswell, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan FOIA, pihak Terdakwa, DoD, harus memberi jawaban dalam waktu 20 hari kerja. Namun pihak DoD baru (akhirnya) memberi jawaban ke Penggugat pada 26 Maret 2019; telat delapan tahun. Oleh karena itu gugatan hukum ini dilayangkan oleh Larry Klayman.

Baca surat tuntutan tersebut melalui tautan berikut ini.