KabarUFO, Jakarta - Presiden Donald Trump baru saja menandatangani UU omnibus, yang di dalamnya juga ada kewajiban bagi pihak pentagon untuk mengungkap kasus UFO ke publik. Seperti apa?
Dilansir dari TheDebrief, pada tanggal 28 Desember 2020 kemarin, Presiden Donald Trump menandatangani UU omnibus yang mengalokasikan dana sebesar US$1,4 triliun dalam pendanaan federal untuk tahun fiskal 2021. UU omnibus tersebut meliputi banyak hal, mulai dari dana bantuan pandemi Covid-19 hingga ke anggaran militer. Kompilasi undang-undang ini juga termasuk FY 2021 Intelligence Authorization Act; ketentuan yang menyusun operasi intelijen AS dan menetapkan persyaratan untuk melaporkannya ke Kongres.
Intelligence Authorization Act for FY 2021 pertama kali dipresentasikan oleh pihak United States Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) pada bulan Juni 2020, dan di dalamnya menyinggung transparansi pelaporan kasus UFO atau yang mereka sebut di sini sebagai “Advanced Aerial Threats".
Ketentuan Intelligence Authorization Act for FY 2021 juga berisi dukungan pihak SSCI ke tim gugus tugas Unidentified Aerial Phenomenon Task Force di Office of Naval Intelligence (Kantor Intelijen Angkatan Laut AS) dan rencana rikues laporan-laporan kasus UFO ke pihak UAP Task Force.
Dengan disahkannya UU omnibus ini, berarti pihak UAP Task Force di Office of Naval Intelligence wajib untuk menyediakan laporan kasus UFO ke kongres / publik dalam waktu 180 hari atau enam bulan ke depan, karena FY 2021 Intelligence Authorization Act mengatur akan kewajiban tersebut.
Berikut adalah salah satu paragraf di dokumen FY 2021 Intelligence Authorization Act, yang membahas tentang kewajiban pihak UAP Task Force untuk melaporkan kasus UFO hasil penyelidikan mereka ke kongres:
"Therefore, the Committee directs the DNI, in consultation with the Secretary of Defense and the heads of such other agencies as the Director and Secretary jointly consider relevant, to submit a report within 180 days of the date of enactment of the Act, to the congressional intelligence and armed services committees on unidentified aerial phenomena (also known as ‘‘anomalous aerial vehicles’’), including observed airborne objects that have not been identified."
Enam bulan lagi bukan waktu yang lama bukan? Mari kita tunggu, apa yang akan diumumkan oleh pihak UAP Task Force nantinya.
Donald Trump sekarang masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Tanggal 20 Januari 2021 nanti suksesornya, Joe Biden, akan dilantik sebagai Presiden AS yang ke-46.
Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek, yang digabung menjadi satu undang-undang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar